BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto ingin anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bogor tahun 2027 dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.
Semisal untuk pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi sekolah, maupun program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Sesuai masukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran pokir DPRD tahun 2027 diharapkan lebih difokuskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Rudy Susmanto pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyampaian Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027.
Bupati Rudy Susmanto menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah daerah dan DPRD demi mengoptimalkan program pembangunan.
Dia juga menyebut pentingnya menata administrasi dengan baik dan mematuhi aturan hukum di tengah tingginya dinamika aspirasi masyarakat serta tantangan fiskal daerah.
“Pemerintah Kabupaten Bogor harus berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah agar tidak mengalami kondisi seperti beberapa daerah lain, yang terpaksa melakukan rasionalisasi belanja, termasuk pembayaran gaji aparatur. Pada APBD Tahun 2025 dan 2026, pemerintah berupaya memastikan gaji ASN tetap aman serta program-program prioritas tetap berjalan,” kata Rudy Susmanto.
Bupati Rudy pun menjelaskan bahwa pada tahun 2027, pembangunan Kabupaten Bogor akan difokuskan melalui pendekatan pengembangan wilayah Bogor Timur, Bogor Tengah, dan Bogor Barat.
Di wilayah Bogor Timur, pemerintah menargetkan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru seluas 64,5 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bioton, lengkap dengan fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, dan stadion.
Kemudian di Bogor Barat, melanjutkan Program Sekolah Rakyat gratis di Kecamatan Jasinga, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, yang direncanakan akan melakukan groundbreaking pada Agustus mendatang,
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyambut positif langkah bupati yang turun langsung memaparkan program prioritas. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang luar biasa.
“Amanah yang diemban bupati maupun anggota DPRD itu sama besarnya karena sama-sama dipilih oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kami ingin terus berkolaborasi dan mendukung program-program Pemkab Bogor,” ujarnya.
Legislator Partai Gerindra tak menampik adanya tantangan defisit anggaran yang cukup besar dalam pembahasan KUA-PPAS TA 2027. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam merealisasikan aspirasi warga secara bertahap.
“Kami yakin DPRD akan terus berjalan bersama Pemkab Bogor untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan utama masyarakat. Sinergi lintas tingkatan, mulai dari Pemkab, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI, harus terus diperkuat,” tandasnya. ONE
