BOGOR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor mengklaim progres penyaluran bantuan keuangan infrastruktur desa tahun anggaran 2026 tengah berproses. Namun memang sampai dengan Agustus ini baru sedikit desa yang menyampaikan permohonan pencairan.
“Prosesnya sudah berjalan tinggal kembali ke desanya masing-masing kapan mereka (desa) mau mengajukan,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Hadijana.
Dijelaskan Hadijana, saat ini sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan pencairan dan masih dalam verifikasi administrasi di kecamatan, DPMD, dan BPKAD Kabupaten Bogor.
“Tapi memang baru sedikit yang menyampaikan permohonan (pencairan),” kata dia.
Diberirakan sebelumnya, bankeu infrastruktur desa tahun 2026 belum juga cair meski sudah masuk Agustus.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar mengatakan, persoalan belum juga cairnya bankeu infrastruktur desa tahun anggaran 2026 sudah menjadi rahasia umum.
Abdul Azis Anwar mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi dirinya sebagai orang nomor satu di Apdesi Kabupaten Bogor, memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di pemerintahan desa, dan di sisi lainnya harus bisa menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah.
“Teman-teman PK Apdesi yang hampir setiap hari mendapat pertanyaan dari para kepala desa, kapan bankeu infrastruktur desa cair,” katanya.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, sampai sekarang memang belum ada satu pun desa yang telah mencairkan anggaran bankeu infrastruktur desa tahun 2026. “Belum ada,” kata dia.
Achmad Wildan menyebut adanya kendala dalam proses pemberkasan pengajuan sehingga pencairan bankeu infrastruktur desa sebesar Rp1,5 miliar per desa belum bisa dilakukan.
“Kendalanya dari calon penerima (desa), pengajuan berkas untuk pencairan masih ada yang masih di desa, kecamatan atau di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bogor,” bebernya.
Terkait informasi yang menyebutkan bahwa anggaran bankeu infrastruktur tahun 2026 tidak ada, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Bogor tidak menbenarkan.
“Ada tersedia, nilai total anggarannya Rp635,06 miliar, disalurkan dua tahap. Untuk tahap pertama disiapkan Rp370,2 miliar,” jelasnya.
Achmad Wildan memastikan tidak ada yang harus disalahkan terkait lambannya pencairan bankeu infrastruktur desa. “Tidak ada yang salah, hanya kan tahun ini banyak pertimbangan terkait dengan alokasi bantuan keuangan yang non infrastuktur agar desa aman secara adminstrasi,” tandasnya. ONE
