BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan penanganan kemiskinan di kawasan kumuh dengan pendekatan spasial hingga tingkat keluarga.
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, saat ini tengah dilakukan penyusunan langkah terpadu guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja bagi keluarga miskin dan rentan miskin.
“Melalui strategi pengurangan beban pengeluaran, Pemkab Bogor mendorong berbagai intervensi seperti bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan sosial, sembako, gerakan pangan murah hingga penguatan cadangan pangan,” ujarnya.
Sementara dari sisi peningkatan pendapatan, kata Ajat Rochmat Jatnika melanjutkan, akan disiapkan pelatihan kerja, pembentukan wirausaha baru, fasilitasi legalitas dan pemasaran UMKM, pelatihan produksi, bantuan sarana usaha, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bogor untuk menghadirkan penanganan kemiskinan yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan, dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar semakin mandiri dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata dia.
Sekda Kabupaten Bogor menegaskan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin dapat menghadapi berbagai persoalan lain, seperti rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ucapnya.
Menurutnya, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, bagaimana kondisi sanitasinya, apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami TBC, stunting, maupun persoalan pengangguran.
“Pemetaan secara terintegrasi tersebut penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” tandasnya.
Sekda mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, maka intervensi pemerintah perlu dirancang untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara terpadu.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kemiskinan, mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.
Pemkab Bogor mendorong agar hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret. Setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, serta kebutuhan anggarannya.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tukasnya. ONE
