BOGOR – Proses pengadaan barang/jasa pemerintah makin kompleks. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dituntut lebih mampu melakukan pengawasan secara profesional, sekaligus mendorong pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam proses pengadaan.
“Penguatan kompetensi dan kapasitas APIP menjadi hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif, preventif, dan berbasis teknologi,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Arif Rahman dalam Bimbingan Teknis Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Penggunaan e-Audit pada Aplikasi INAPROC Pengadaan Barang/Jasa, yang digelar 3 dan 4 September 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Peserta mendapatkan penguatan pengetahuan dan pemahaman terkait reviu HPS, khususnya pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Materi mencakup pemanfaatan e-Audit pada aplikasi INAPROC untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Arif Rahman menjelaskan, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi kerja APIP. Penggunaan sistem digital diharapkan dapat membantu proses pengawasan berjalan lebih terukur serta mendukung identifikasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan.
Penguatan pengawasan preventif juga diharapkan mampu memastikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Aruf Rahman melanjutkan, Inspektorat Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme APIP dan memperkuat kualitas pengawasan internal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas. ONE
