BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penyesuaian postur anggaran daerah. Salah satunya pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Minuman Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Termasuk rekalibrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, penyesuaian pendapatan pada sektor PBJT MBLB, salah satunya dipengaruhi kondisi sektor pertambangan di wilayah Bogor Barat yang belum dapat beroperasi sebagaimana proyeksi sebelumnya.
Kendati demikian, potensi pendapatan diperkuat oleh kenaikan retribusi dari layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Anggaran yang diserap digunakan untuk penyelesaian kewajiban kegiatan, pemenuhan gaji, THR, gaji ke-13 PPPK, mandatory spending, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta peningkatan insentif bagi 8.400 guru agama Islam dari semula Rp700 ribu menjadi Rp1 juta,” papar Rudy Susmanto pada Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dan Rancangan APBD TA 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Kemudian dialokasikan untuk penanganan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, partisipasi kontingen Kabupaten Bogor di Porprov Jabar dan Peparda Jabar pada November 2026, program umrah warga berprestasi, sewa lahan paralayang Puncak, serta optimalisasi penyelenggaraan audit dan pengawasan.
Sementara untuk Rancangan APBD TA 2027, Pemkab Bogor mengusung tema pembangunan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran.
“Kami berharap rancangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy Susmanto.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengungkap, Pemkab Bogor dalam rancangan APBD TA 2027 menempatkan sejumlah kebutuhan pelayanan dasar dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai prioritas.
Antara lain, pencapaianUniversal Health Coverage(UHC) 100 persen, penanganan sampah, penerangan jalan umum, pelayanan dasar, serta penguatan ketahanan pangan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi perhatian.
“Program GPM dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan akan terus didorong hingga tingkat perdesaan,” ujarnya.
Pada sektor belanja modal, sejumlah pembangunan strategis turut menjadi perhatian, termasuk penuntasan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, pengembangan infrastruktur jalan, serta rencana pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang).
Selain itu, Pemkab Bogor juga mendorong pengembangan akses dan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat.
Gagasan lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan Taman Edukasi Sampah. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengelolaan sampah, tetapi juga sarana edukasi dan wisata yang memperkenalkan pengelolaan sampah kepada masyarakat
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan, ekspose TAPD akan menjadi bahan bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran.
Dia juga menyoroti kondisi pendapatan daerah yang mengalami penyesuaian, khususnya akibat belum beroperasinya sektor pertambangan di wilayah Bogor Barat sebagaimana yang sebelumnya diproyeksikan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran dan program masyarakat.
“DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar sumber-sumber pendapatan lain dapat dioptimalkan,” tandas Sastra Winara.
Legislator Fraksi Gerindra berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan terbuka dan proporsional, dengan tetap mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Yang paling penting, kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” dia menekankan. ONE
