BOGOR – Penyidikan terhadap perkara kasus dugaan korupsi upah pungut serta pengadaan barang dan jasa mulai digas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kamis (27/6/2026) siang, lembaga antirasuah bergerak ke Bumi Tegar Beriman. Dua kantor organisasi perangkat daerah Pemkab Bogor digeledah.
Ketiganya yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Amatan di lapangan, beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Innova hitam bernopol B atau Jakarta terparkir di halaman kantor ketiganya.
Sekitar 1,5 jam berada di dua kantor tersebut, petugas KPK keluar membawa tas ransel dan sejumlah dokumen yang diduga akan dijadikan sebagai barang bukti.
Dikonfirmasi wartawan perihal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan.
“Iya, benar penggeledahan kedua badan tersebut,” singkat Ajat Rochmat Jatnika.
Sebagaimana diketahui, KPK menerbitkan sprindik umum untuk perkara dugaan korupsi upah pungut di Bappenda serta pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kabupaten Bogor.
“Untuk kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh juru bicara, bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.
Dia menjelaskan, KPK masih belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan sprindik umum. “Saat ini kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkaranya seperti apa,” ucapnya.
Achmad Taufik Husein meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana sebelum proses hukum selesai dan KPK menyampaikan informasi secara resmi.
“Pada waktunya KPK juga akan menyampaikan perkembangan perkara ini secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyidikan apabila memang mesti disampaikan di media,” dia menegaskan.
Geledah kantor UKPBJ
Tidak hanya BKPSDM dan Bappenda saja, di waktu yang bersamaan KPK juga menggeledah kantor Unit Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Bogor.
Penggeledahan berkaitan dengan perkara pengadaan barang dan jasa di kantor yang dipimpin Arie Fikriansyah.
Seperti diketahui khalayak umum, tiga nama disebut-sebut berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
Menurut sumber yang namanya minta disamarkan, sebut saja Paijo, ketiga nama tersebut yakni SS, AN, dan S.
SS disebutkan sebagai suhu dari komplotan pengatur proyek. Dia memiliki tiga perusahaan yakni PT Dika Karya Utama, PT Bangun Bumi Pertiwi, dan PT Syarif Maju Karya. Posisinya sebagai direktur cabang.
Tiga nama ini memang sudah populer di kalangan penyedia jasa sebagai pengatur pemenang tender pengadaan barang dan jasa di Bumi Tegar Beriman.
Bukan ratusan juta bahkan miliaran untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai proyek senilai dengan komisi yang dikeluarkan penyedia barang dan jasa.
“Semua harus melalui SS kalau mau menang proyek di Kabupateb Bogor. Beliau itu yang pegang kunci gembok kepala UKPBJ dan para ketua pokja,” kata dia
Jika KPK benar menggeledah kantor UKPBJ Kabupaten Bogor maka ditunggu keberaniannya membongkar pengaturan proyek oleh SS dan kolega. ONE
