BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan perombakan secara besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Total ada 87 pejabat yang dirombak melalui mekanisme rotasi dan mutasi, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional. Selain itu juga ada pengangkatan CPNS Menjadi PNS.
Untuk pejabat JPT Pratama setingkat eselon II pejabat yang dilantik antara lain, Agung Surachman Ali semula menjabat Camat Cibungbulang dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum, Gantara Lenggana dari Sekteraris DPU menjadi Kepala Diskanak, dan Trian Turangga sebelumnya Sekretaris Dinsos menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Berikutnya, Achmad Wildan dari posisi Sekretaris BPKAD menjadi Kepala BPKAD, serta Titi Sugiarti yang semula menempati Sekretaris Bapperida diambil sumpah jabatan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan.
Pemkab Bogor juga mendefinitifkan pejabat eselon III dan IV yang sebelumnya ditempatkan sebagai pelaksana tugas, baik di dinas maupun kecamatan. Di antaranya Denny Kuswara yang telah enam kali menjadi Plt didefinitifkan menjadi Camat Ciawi, Fachrurozi definitif sebagai Kabid Pembinaan SMP Disdik, dan Agus Sahrudin menjadi Kasi Trantib Kecamatan Cisarua.
Bupati Rudy Susmanto mengatakan, mekanisme seleksi terbuka diterapkan dalam pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemkab Bogor, mulai dari jabatan pimpinan tinggi hingga jabatan administrator dan pengawas.
“Pelantikan mulai dari jabatan eselon II, eselon III, eselon IV, hingga jabatan kepala seksi dan tim. Seluruhnya kami lakukan melalui proses seleksi secara terbuka,” ujar Rudy Susmanto pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS, di Gedung Serbaguna I, Setda Kabupaten Bogor, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dia menjelaskan, proses seleksi melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi dari perguruan tinggi. Proses wawancara juga dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan bupati, wakil bupati, sekda, BKPSDM, DPRD Kabupaten Bogor, serta unsur praktisi dan akademisi.
Seluruh hasil penilaian kemudian dikompilasi untuk menentukan ASN yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi untuk menduduki jabatan tertentu. Kemudian setelah proses seleksi selesai, pengisian jabatan tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui proses persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setelah menentukan hasil seleksi, tentunya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tetap kami tempuh. Salah satunya adalah meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah persetujuan dari BKN terbit, barulah kami melaksanakan pelantikan,” terang Bupati Bogor.
Rudy Susmanto juga menjelaskan terdapat dua ASN yang sebelumnya mengikuti seleksi untuk jabatan kepala seksi maupun kepala sub bagian, namun berdasarkan hasil penilaian justru dipercaya menduduki jabatan kepala bidang.
“Setelah kami melihat potensinya dan pola pikirnya yang sangat konstruktif, hari ini kami melantik mereka bukan sebagai kepala subbagian, melainkan sebagai kepala bidang, yang secara jenjang berada jauh di atas jabatan yang mereka daftarkan,” ungkapnya.
Bupati Rudy menambahkan, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemkab Bogor juga masih berlangsung.
Dari proses yang telah dilakukan, lima pejabat Eselon II dilantik, sementara masih terdapat tiga jabatan Eselon II yang kosong dan saat ini dalam tahapan asesmen maupun seleksi terbuka.
Pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui proses pelantikan, tetapi harus mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta BKN.
“Kalau hanya sekadar melantik, tentu kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketentuan peraturan perundang-undangan harus kami tempuh,” katanya.
Selain jabatan pimpinan tinggi, Rudy Susmanto juga menyampaikan bahwa jabatan camat saat ini telah terisi. Sementara beberapa jabatan sekretaris camat dan sekretaris dinas masih dalam proses pengisian karena terdapat pejabat yang memasuki masa pensiun.
Ia menerangkan, mekanisme seleksi terbuka dapat menjadi ruang bagi ASN di seluruh tingkatan untuk menunjukkan kapasitas dan kompetensinya.
Menurutnya, kesempatan tersebut tidak hanya terbuka bagi ASN yang berada di perangkat daerah, tetapi juga hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. “Seluruh aparatur sipil negara, baik yang berada di perangkat daerah, tingkat kecamatan, maupun kelurahan, memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasannya,” tutur dia.
Bupati Rudy Susmanto pun terus mendorong pengisian jabatan ASN berbasis kompetensi dan meritokrasi melalui mekanisme seleksi terbuka. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ASN yang menduduki jabatan memiliki kemampuan, potensi, serta gagasan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. ONE
