BANDUNG – Jawa Barat mencatatkan tren positif dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS).
Berdasarkan data dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, angka ATS di Jawa Barat telah turun sebanyak 138.989 anak atau mencapai 21,46%.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto menyampaikan, angka ATS di Jawa Barat telah berhasil diturunkan melampaui target yang ditetapkan.
“Kita bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target,” ujarnya.
Keberhasilan ini, menurut Kadisdik, tidak lepas dari sinergi antar-lembaga.
“Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat,” tegas Kadisdik.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, Komalasari membeberkan pencapaian tersebut.
Dari baseline awal sekitar 600 ribuan anak, saat ini total ATS berada di angka 508.615 anak yang tersebar dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Sejumlah kabupaten dan kota mencatatkan persentase penurunan yang sangat signifikan.
Kabupaten Pangandaran memimpin dengan penurunan ATS sebesar 56%, disusul Kabupaten Ciamis 42,68%, dan Kota Tasikmalaya 37,36%.
Keberhasilan ini, menurut Kadisdik, tidak lepas dari sinergi antar-lembaga.
“Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat,” tegas Kadisdik.
Zero ATS
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran birokrasi dan pendidikan di kabupaten/kota untuk menuntaskan masalah ATS.
Dia menargetkan wilayahnya harus bebas atau Zero ATS selambat-lambatnya pada 2029.
Sekda pun menyoroti anomali status pembangunan saat ini. Di usia kemerdekaan dan berdirinya Provinsi Jawa Barat yang sudah menginjak 81 tahun, masih terdapat 508.000 anak tidak sekolah berdasarkan versi
Dapodik serta 420.000 anak usia 7-18 tahun jika merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengingatkan, ratusan ribu ATS ini adalah risiko besar. Jika tidak tertangani, Jawa Barat akan menyia-nyiakan momentum Bonus Demografi.
Untuk mengakselerasi penyelesaian, Sekda memastikan ketersediaan dana dari pemerintah pusat dan melarang keras adanya pungutan.
“Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya,” tegasnya.
Pemprov Jabar kini telah memiliki profil lengkap anak-anak yang putus sekolah. Melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah dapat memantau data ATS secara spesifik berdasarkan nama dan alamat (by name by address) hingga tingkat RT, RW, dan kepala desa.
Dengan data dan skema pembiayaan yang sudah matang, Sekda menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, camat hingga aparat desa untuk turun langsung ke lapangan mengarahkan ATS kembali ke sekolah formal, SMA Terbuka (Smater) maupun program pendidikan kesetaraan.
Sebagai bentuk pengawasan ketat, evaluasi kinerja akan diberlakukan.
“Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikannya,” pungkasnya. ONE
