BOGOR – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyebut Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang cukup tinggi karena berada di dekat sesar aktif daratan.
Berdasarkan data BMKG sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 99 kejadian gempa bumi di wilayah Bogor dan sekitarnya, dengan 10 kejadian di antaranya dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam rentang waktu 2009 hingga 2025, kami juga melihat adanya tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman gempabumi merupakan fenomena nyata yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Teuku Faisal Fathani saat menggelar Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di SMKN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Rabu, 29 Juli 2026
Kata dia, sejarah mencatat sejumlah gempabumi merusak pernah terjadi di wilayah Bogor. Salah satunya adalah gempabumi tahun 1834 yang diperkirakan berkekuatan sekitar magnitudo 7,0 dan menyebabkan kerusakan luas, termasuk pada bangunan Istana Bogor.
Selain itu, gempabumi berkekuatan magnitudo 4,8 yang terjadi pada 9 September 2012 dengan pusat gempa di sekitar Cianten, selatan Leuwiliang, meskipun tergolong gempa dangkal dan berkekuatan relatif kecil, mengakibatkan sekitar 560 rumah mengalami kerusakan serta menyebabkan tiga warga mengalami luka ringan.
“Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus kita bangun agar kita tidak mengulangi kejadian yang sama di masa depan,” ucap Kepala BMKG.
Untuk mendukung upaya mitigasi bencana, BMKG terus memperkuat sistem pemantauan di wilayah Bogor.
Saat ini telah terpasang 29 peralatan utama geofisika untuk memantau aktivitas gempabumi dan tingkat guncangan, yang didukung oleh 56 peralatan meteorologi dan klimatologi guna menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai bagian dari layanan kebencanaan secara terpadu.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mengurangi risiko bencana tanpa didukung masyarakat yang memahami cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi.
“Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG adalah upaya BMKG untuk memastikan pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat di wilayah rawan gempa semakin peduli serta siap merespons potensi bahaya maupun informasi peringatan dini resmi dari BMKG. Hal ini sejalan dengan inisiatif global ‘Early Warning, Early Action’ dan ‘Early Warnings for All’,” jelasnya.
Menurutnya, SLG menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi gempabumi di wilayahnya, memahami langkah penyelamatan diri yang benar, serta membangun budaya siaga bencana sejak dini.
“Kegiatan ini bukan hanya memberikan pemahaman mengenai gempabumi, tapi juga membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat dan lingkungan sekolah. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, berdiskusi aktif, dan menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan masyarakat di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.
Teuku Faisal Fathani juga mengapresiasi Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi yang secara konsisten memperkuat edukasi kebencanaan melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa bumi.
Selain menjalankan pemantauan gempa bumi dan tsunami selama 24 jam, stasiun tersebut terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BPBD, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Hingga tahun 2026, Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi telah menyelenggarakan empat kali Sekolah Lapang Gempabumi, yaitu di Cibinong dan Parung (Kabupaten Bogor) pada tahun 2025, Kota Bekasi pada Juni 2026, serta kembali di Leuwiliang (Kabupaten Bogor) pada Juli 2026.
“Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang terus menjadi prioritas BMKG dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi ancaman gempabumi,” tambahnya.
kegiatan tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Wilayah Kabupaten Bogor ini termasuk rawan bencana alam, seperti gempabumi dan longsor. Kita tidak bisa menutup mata dengan hal itu. Potensi ini menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia berharap program Sekolah Lapang Gempabumi tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diperluas ke kantor pemerintahan, instansi publik, dan komunitas masyarakat agar semakin banyak pihak yang memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempabumi. ONE
